Peraturan tentang IRIGASI

A. Hak, Kewajiban, dan Sangsi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

1. Hak

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu dapat berupa bangunan air beserta bangunan lain yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

· Berhak memperoleh kemakmuran sebesar-besarnya dari sumber daya yang dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

· Berhak mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

· Berhak memakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi tanpa membutuhkan izin.

· Berhak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak atas pengembangan sistem irigasi tersier.

· Berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.

· Berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

2. Kewajiban

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib izin terlebih dahulu jika cara penggunaan air dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib menyimpan air yang berlebihan di saat hujan, menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif, dan mengendalikan penggunaan air tanah.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib memelihara pengembangan sistem irigasi tersier.

· Berkewajiban untuk melalukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam upaya pengendalian daya rusak air.

3. Sangsi

· Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):

a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya adaya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

· Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

· Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

· Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

B. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

1. Hak

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak memperoleh air dengan kualitas yang baik (bersih dan jernih).

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak memperoleh air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian untuk menggunakan air berhak menggunakan air, sumber air, dan daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

2. Kewajiban

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berkewajiban untuk ikut serta dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berkewajiban melaksanakan pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib berperan serta dalam pengawetan air yang ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berkewajiban dalam upaya penghematan air salah satunya dengan menggunakan air secara efektif dan efisien utuk segala macam kebutuhan.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berkewajiaban untuk ikut serta dalam pengendalian daya rusak air.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib meminta izin kepada pemerintah daerah atau yang berwenag dalam penggunaan sumber daya air.

3. Sangsi

· Sanksi bagi petani atau pengusaha di bidang pertanian jika melanggar pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 yaitu berupa sanksi administrasi, diantaranya adalah:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan

c. Pencabutan izin

C. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, Tentang : Sungai.

1. Hak

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak memanfaatkan air sungai sebagai sumber untuk kegiatan irigasi.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk melakukan eksploitasi dan pembuatan bangunan sungai dengan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

2. Kewajiban

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib mengelola bangunan sungai yang telah dibuatnya sesuai dengan pedoman pengoperasian waduk yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib mengamankan bangunan sungai untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan waduk dan lingkungannya.

3. Sangsi

· Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya:

a. Barangsiapa untuk keperluan usahanya hanya melakukan pembangunan bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3),

b. Barangsiapa melakukan pengusahaan sungai dan bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),

c. Barangsiapa mengubah aliran sungai, mendirikan,mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersil tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27,

d. Barangsiapa membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

D. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010, Tentang : Bendungan.

1. Hak

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak membangun bendungan sebagai sarana irigasi atas izin dari pihak yang berwenang.

· Pembangun bendungan berhak memperoleh izin melakukan pengisian awal waduk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

· Pemilik bendungan berhak meminta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan penyelenggaraan program pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air.

· Pemilik bendungan berhak meminta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan masyarakat.

· Berhak mendapatkan kemanfaatan sumber daya air.

· Berhak untuk mendapat pemenuhan kebutuhan air dan daya air sesuai tujuan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

· Pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

2. Kewajiban

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib meminta izin kepada pihak yang berwenang dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka pembangunan bendungan untuk penggunaan sumberdaya air.

· Pihak yang membangun bendungan wajib melakukan studi kelayakan pembangunan bendungan yang meliputi analisis kondisi topografi, analisis geologi, analisis hidrologi, analisis kependudukan, analisis sosial ekonomi dan budaya, analisis kelayakan teknis, rencana dan pra-desain bendungan yang paling layak dipilih, dan rencana penggunaan sumberdaya air.

· Pembangun bendungan wajib melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam pelaksanaan konstruksi secara bertahap pada setiap tahapnya yang selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis keamanan bendungan untuk mendapatkan rekomendasi.

· Pembangun bendungan wajib melakukan pembersihan lahan genangan, pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk, penyelamatan benda bersejarah dan/atau pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.

· Pembangun bendungan wajib melaksanakan konstruksi bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen rencana pengisian awal waduk, pengelolaan bendungan, pembentukan unit pengelola bendungan, dan tindak darurat selama pelaksanaan konstruksi.

· Pembuat bendungan harus membuat laporan akhir pelaksanaan konstruksi bendungan pada akhir pelaksanaan konstruksi.

· Pembuat bendungan wajib merencanakan pengendalian daya rusak air yang diselaraskan dengan sistem peringatan dini di wilayah sungai yang bersangkutan.

· Pembangun bendungan wajib meninjau kembali dan mgevaluasi pola operasi waduk paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 tahun.

· Pembangun bendungan wajib melakukan pertemuan konsultasi publik dalam menyusun rencana pengelolaan bendungan.

· Pembangun bendungan wajib melakukan tindakan pengamanan bendungan.

· Pembangun bendungan wajib mensosialisasikan rencana tindak darurat yang telah ditetapkan kepada masyarakat serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terpengaruh potensi kegagalan bendungan.

· Pembangun bendungan wajib memberitahukan tanggal pelaksanaan pengisian awal waduk kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan pengisian awal waduk.

· Pembangun bendungan wajib memberi tahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum melakukan pengisian awal waduk.

· Pembangun bendungan wajib melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan rencana pengisian awal waduk.

· Pemilik bendungan wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan bendungan.

· Pemilik bendungan wajib menyerahkan pengelolaan bendungan beserta waduknya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ketika akan menghentikan pengelolaan bendungan.

· Pemilik bendungan harus menyediakan biaya pengelolaan bendungan sampai dengan berakhirnya umur layanan bendungan.

· Pembangun bendungan wajib melaksanakan rencana pengelolaan bendungan dengan memperhatikan kondisi sumber daya air dan lingkungan hidup.

· Pengelola bendungan harus memperbaiki persyaratan teknis pengoperasian dan menyampaikan kembali perbaikan persyaratan teknis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan izin dikembalikan kepada Pengelola bendungan.

· Pembangun bendungan wajib melakukan perlindungan dan pelestarian waduk.

· Pembangun bendungan wajib menyelenggarakan program pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air.

· Pemilik bendungan wajib melakukan pemantauan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air.

· Pemilik bendungan wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi perubahan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air.

· Pemilik bendungan wajib melakukan pengendalian pengolahan tanah yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Pemilik bendungan wajib penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pengaturan daerah sempadan waduk.

· Pemilik bendungan wajib melakukan upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya.

· Pemilik bendungan wajib melakukan Pengawetan air pada waduk untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

· Pengelola waduk wajib mengelola kualitas air untuk mempertahankan atau memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.

· Pengelola waduk wajib mengendalikan pencemaran air dilakukan untuk mempertahankan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.

· Penggunaan air pada waduk oleh selain Pemilik atau Pengelola bendungan harus mendapat izin dari pihak berwenang.

· Pelepasan air sebagaimana dimaksud pada ayat harus tetap memperhatikan keperluan pencegahan kegagalan bendungan.

· Dalam perubahan bendungan untuk tindakan pengamanan bendungan, pengelola bendungan wajib melakukan perubahan struktur bendungan.

· Dalam tindakan pengamanan bendungan, pengelola bendungan wajib melakukan rehabilitasi bendungan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan desain rehabilitasi dari Menteri dan permohonan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

· Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan, pengelola bendungan wajib melaksanakan perubahan atau rehabilitasi bendungan sesuai dengan jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan.

· Pemilik bendungan wajib melakukan penghapusan fungsi bendungan jika tidak mempunyai manfaat lagi atau terjadi kegagalan bendungan yang mengancam keselamatan masyarakat.

· Dalam pembongkaran bendungan pemilik bendungan wajib mempertahankan fisik bendungan dengan cara menjaga, memelihara, dan mempertahankan keamanan bendungan serta lingkungannya.

· Pemilik bendungan wajib menyelenggaraan pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

· Pemilik dan pengelola bendungan harus menyimpan dan memelihara dokumen pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Dokumen harus disimpan selama 10 tahun sejak penghapusan fungsi bendungan.

3. Sangsi

· Pembangun bendungan tanpa izin dikenai sanksi berupa penghentian pelaksanaan konstruksi oleh Menteri.

· Pembangun bendungan yang tidak melakukan pelaksanaan konstruksi dikenai sanksi berupa pencabutan izin pelaksanaan konstruksi oleh Menteri.

· Pembangun bendungan yang melakukan pengisian awal waduk tanpa izin dikenai sanksi berupa penghentian pengisian awal waduk oleh Menteri.

· Pembangun bendungan yang tidak melakukan pengisian awal waduk sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi berupa pencabutan izin pengisian awal waduk oleh Menteri.

· Pengelola bendungan yang tidak melakukan perubah struktur bendungan atau tidak melakukan rehabilitasi bendungan dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasi bendungan.

· Pengelola bendungan yang melakukan perubahan atau rehabilitasi bendungan tanpa izin dikenai sanksi berupa penghentian kegiatan pelaksanaan perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan.

E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.

1. Hak

· Mendapatkan kemanfaatan air yang berkelanjutan.

· Berhak melakukan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanah.

· Melakukan konservasi air tanah.

· Memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

· Pemakaian air tanah untuk pertanian hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

· Mendapatkan izin pemakaian air tanah dari bupati/walikota.

· Berhak memanfaatkan air tanah tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.

· Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

2. Kewajiban

· Melakukan pengawetan air tanah untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.

· Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan.

· Mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah.

· Mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan.

· Menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir.

· Memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah.

· Memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.

· Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

· Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

· Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah, dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Pemegang izin pengusahaan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur, memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah, membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota, berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah, membayar biaya jasa pengelolaan air tanah, dan melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

· Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

· Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

· Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

· Pihak pengusahaan air menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan tentang penggunaan air tanah.

3. Sangsi

· Bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.

F. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian Berdasarkan Perturan Pemerintah No 77 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

1. Hak

· Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak atas hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak memperoleh pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak menyusun Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi.

· Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berhak mengatur pembagian air irigasi.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak memperoleh bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

· Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berhak mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan audit pengelolaan irigasi.

· Perkumpulan petani pemakai air berhak mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.

2. Kewajiban

· Perkumpulan petani pengguna atau pengusaha di bidang pertanian berkewajiban untuk meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk pengambilan air irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

· Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase .

· Perkumpulan petani pemakai air berkewajian untuk melakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran jaringan irigasi.

· Perkumpulan petani pemakai air berkewajian untuk bertanggung jawab atas pembangunan jaringan irigasi tersier.

· Perkumpulan petani pemakai air berkewajian untuk bertanggung jawab atas pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan area irigas diwilayah kerjanya.

· Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib menjaga keamanan jaringan irigasi demi kelangsungan fungsinya.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib dalam melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib meminta izin kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang bersangkutan ketika akan melakukan perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya.

· Perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat wajib menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.

· Perkumpulan petani pemakai air wajib menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

3. Sangsi

Tidak ada sanksi yang berlaku pada undang-undang ini.

2. Pemerintah telah mengeluarkan standar kualitas Air Irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 (lihat di bahan kuliah yang bersama tugas ini) , untuk itu dari standar tersebut, melalui studi literatur deskripsikan teknik mengukur masing-masing standar kualitas air irigasi baik secara Fisika, Kimia Anorganik, Mikrobiologi, Kimia Organik (DDT saja). Mengapa kualitas tersebut penting bagi pertanian.?

Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan untuk irigasi memiliki standar mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi. Kualitas air dapat diketahui nilainya dengan mengukur peubah fisika, kimia dan biologi (Rahayu,dkk, 2009).

Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, kualitas air diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu:

Kelas I : Dapat digunakan sebagai air minum atau untuk keperluan konsumsi

lainnya.

Kelas II : Dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan

ikan air tawar, peternakan dan mengairi tanaman.

Kelas III : Dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan

mengairi tanaman

Kelas IV : Dapat digunakan untuk mengairi tanaman.

Secara sederhana, kualitas air dapat diduga dengan melihat kejernihannya dan mencium baunya. Namun ada bahan-bahan pencemar yang tidak dapat diketahui hanya dari bau dan warna, melainkan harus dilakukan serangkaian pengujian. Hingga saat ini, dikenal ada dua jenis pendugaan kualitas air yaitu fisik-kima dan biologi.

1. Monitoring kualitas air secara fisik

Monitoring kualitas air secara fisik dapat dilakukan dengan mengukur peubah-peubahnya seperti suhu, muatan sedimen, kecepatan aliran, ukuran batuan dasar sungai, turbiditas/kekeruhan, warna, bau, keadaan kanopi dan jenis vegetasi di sekitar sungai. Peubah-peubah yang digunakan pada pemantauan fisik merupakan informasi pendukung dalam penentuan kualitas air secara kimia dan biologi (Rahayu,dkk, 2009).

· Prosedur Pengukuran

Semua peubah fisik dapat diukur langsung di lapangan. Prosedur pengukuran untuk masing-masing peubah adalah sebagai berikut:

a. Suhu

Alat yang digunakan dalam pengukuran suhu air adalah termometer standar(tidak perlu menggunakan termometer khusus pengkur air). Langkah dalam pengukuran suhu adalah:

o Catat suhu udara sebelum mengukur suhu di dalam air.

o Masukkan termometer ke dalam air selama 1-2 menit.

o Baca suhu saat termometer masih di dalam air, atau secepatnya setelah dikeluarkan dari dalam air.

o Ukur suhu di dua titik yang berbeda (kurang lebih berjarak 1 km dari titik awal atau tergantung panjang sungai) untuk mengetahui perbedaan suhu di sungai tersebut.

b. Pengukuran lebar, kedalaman dan kecepatan aliran air

Pengukuran lebar, kedalaman dan kecepatan aliran air sungai telah diterangkan secara rinci pada Bab II dari buku ini mengenai Pengukuran Parameter Hidrologi.Dengan melakukan pengukuran profil sungai, maka luas penampang sungai dapat diketahui. Luas penampang sungai (A) merupakan penjumlahan seluruh bagian penampang sungai yang diperoleh dari hasil perkalian antara interval jarak horisontal dengan kedalaman air atau dapat dituliskan sebagai berikut, dimana:

L=lebar penampang horisontal (m); D=Kedalaman (m)

A(m )²= L₁D₁+ L ₂D₂+ .........L_n D_n

Kecepatan aliran merupakan hasil bagi antara jarak lintasan dengan waktu tempuh atau dapat dituliskan dengan persamaan, dimana:

V = kecepatan (m/detik); L=panjang lintasan (m); t = waktu tempuh (detik)

v = L/t

Kecepatan yang diperoleh dari metode ini merupakan kecepatan maksimal sehingga perlu dikalikan dengan faktor koreksi kecepatan. Pada sungai dengan dasar yang kasar faktor koreksinya sebesar 0.75 dan pada dasar sungai yang halus faktor koreksinya 0.85, tetapi secara umum faktor koreksi yang dipergunakan adalah sebesar 0.65.

c. Penutupan permukaan (kanopi) sungai

Penutupan kanopi dihitung dalam satuan persen. Langkah-langkah dalam menghitung persentase penutupan kanopi adalah:

o Tentukan plot contoh berukuran minimal 400 m pada bagian sungai. Lebar plot contoh mengikuti lebar sungai, sementara ukuran panjang disesuaikan sehingga memperoleh luasan minimal 400 m.

o Hitung persentase kanopi vegetasi yang menutupi permukaan badan sungai pada plot contoh.

o Hitung luas plot contoh, lalu bandingkan antara persen kanopi yang menutupi sungai dengan luas plot. Secara sederhana dapat digunakan persamaan sebagai berikut:

CC ( % ) = AV/AP x 100%

dimana: CC=penutupan kanopi (%); AV=luas area yang tertutup vegetasi (m²); AP=luas plot (m²)

2. Monitoring kualitas air secara kimia

Peubah-peubah yang diamati pada monitoring kualitas air secara kimia adalah keasaman (pH), oksigen terlarut, daya hantar listrik, kandungan nitrat, nitrit, amonia, fosfat, keberadaan bakteri dan kandungan bahan kimia lainnya sesuai dengan penggunaan air. Sebagian besar peubah dalam monitoring kualitas air secara kimia hanya dapat diketahui di laboratorium, karena memerlukan analisa tertentu. Pengukuran kualitas air berdasarkan peubah kimia telah menjadi standar umum untuk mengetahui kualitas air karena:

o Hasil pengukuran secara langsung dapat menunjukkan jenis bahan pencemar yang menyebabkan penurunan kualitas air.

o Hasil pengukuran berupa nilai kuantitatif yang dapat dibandingkan dengan nilai ambang batas anjuran sehingga dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi.

Meskipun demikian, pengukuran peubah kimia memiliki keterbatasan yaitu:

o Memerlukan biaya yang relatif mahal dan harus dilakukan di laboratorium.

o Hasil pengukuran bersifat sesaat, karena hanya mewakili saat pengambilan contoh saja. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara berulang-ulang dalam seri waktu.

o Belum ada standarisasi teknik analisis, sehingga antara laboratorium satu dengan lainnya menggunakan cara yang berbeda-beda dan tentunya akan memberikan hasil yang berbeda-beda pula.

o Belum ada standarisasi nilai ambang batas jenis-jenis bahan pencemar yang diperbolehkan, sehingga masing-masing negara memiliki nilai ambang batas yang berbeda-beda (Rahayu,dkk, 2009).

· Prosedur Pengukuran

Umumnya, peubah dalam monitoring kualitas air secara kimia hanya dapat diukur di laboratorium, kecuali pH. Namun dengan berkembangnya teknologi, beberapa peubah dapat diukur langsung di lapangan menggunakan bahan kimia penguji dalam bentuk tablet yang telah tersedia dan dikenal dengan nama 'water test kit'. Akan tetapi bahan tersebut hanya tersedia di tempat-tempat tertentu dan harganya relatif mahal.Sebelum melakukan pengujian, tentunya harus dilakukan pengambilan contoh air.Contoh air yang telah diambil, selanjutnya akan diuji secara kimia untuk beberapa peubah yang diperlukan dalam monitoring kualitas air seperti pH, Nitrat, Fosfat, DO, BOD dan Coliform.

Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan 'water test kit' atau membawa contoh air untuk diuji di laboratorium.Pengujian variabel kimia air seperti pH, Nitrat, Fosfat, DO dan BOD menggunakan 'water test kid' dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada peralatan tersebut.Sementara itu, pengujian pH dapat juga dilakukan dengan menggunakan kertas indikator pH (kertas lakmus) atau bahan khusus penguji pH yang tersedia di toko kimia. Cara pengukurannya adalah:

o Siapkan gelas ukur/tabung untuk pengujian, cuci tabung dan isi dengan air yang akan diuji.

o Celupkan kertas lakmus ke dalamnya, biarkan beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Bandingkan warna kertas lakmus dengan warna standar.

o Catat pH sesuai dengan warna standar.

3. Monitoring kualitas air secara biologi (Biomonitoring)

Biomonitoring adalah monitoring kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk (indikator) yang hidup di dalam air. Kelompok organisme petunjuk yang umum digunakan dalam pendugaan kualitas air adalah:

o Plankton: mikroorganisme yang hidup melayang-layang di dalam air.

o Periphyton: alga, cyanobacter, mikroba dan detritus yang hidup di dalam air.

o Mikrobentos: mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air.

o Makrobentos: makroinvertebrata yang hidup di dalam atau di permukaan air.

o Makrophyton: tumbuhan air.

o Nekton: ikan.

Kelompok tersebut digunakan dalam pendugaan kualitas air karena dapat mencerminkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia yang terjadi di perairan dalam selang waktu tertentu. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan antara lain:

a. Tidak dapat mengidentifikasi penyebab perubahan yang terjadi.

b. Hasil pendugaan menunjukkan kualitas air secara ekologi tetapi tidak dapat menunjukkan adanya bahan patogen atau organisme berbahaya lainnya.

c. Hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti tentang biologi perairan ataupun orang yang telah dilatih, karena harus mengidentifikasi secara taksonomi kelompok-kelompok organisme petunjuk.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi kualitas air yang lebih akurat, sebaiknya dilakukan penggabungan antara pemantauan kualitas air secara fisik-kimia dan biologi (Rahayu,dkk, 2009).

3. Kualitas Air di sepanjang Sungai Brantas telah di lakukan monitoring secara periodik oleh Perum Jasa Tirta, tetapkan wilayah pengairan yang tidak memenuhi standar air irrigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 , dari masing-masing periode pengamatan. Beri penjelasan bila kualitas air tersebut tidak meneuhi standar air irrigasi apa pengaruh terhadap produksi pertanian dan ekosistemnya!

Kriteria mutu air sesuai rencana pendayagunaan air didasarkan pada hasil pengkajian penggunaan air. Penanggulangan pencemaran air dilakukan dalam upaya mencegah meluasnya pencemaran pada sumber air melalui pengendalian debit air pada sumber air dan melokalisasi sumber pencemaran pada sumber air.

Masuknya suatu unsur pencemaran ke dalam sumber-sumber air yang tidak jelas tempat masuknya dan secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu air limbah, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 82 tahun 2001, menyebutkan bahwa, upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada :

1. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;

2. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan

3. Akuifer air tanah dalam.

Tabel: Hasil Monitoring Kualitas Air di Sepanjang DAS Bantas periode Januari s/d Maret 2010.

Kualitas Air Sungai di Wilayah Brantas

Hasil Pemantauan Laboratorium PJT-I

No	Lokasi	Januari - Maret 2010						Keterangan
		DO (mg/L)		BOD (mg/L)		COD (mg/L)
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1.	Jembatan Bumiayu	6.50	8.00	9.20	12.65	29.14	45.17	memenuhi standar air irrigasi
2.	Kedung Pedaringan	7.40	8.50	9.45	21.78	28.12	78.45	memenuhi standar air irrigasi
3.	Waduk Sengguruh	4.30	8.20	2.45	1440.00	7.21	80.19	tidak memenuhi standar air irrigasi
4.	Jembatan Sengguruh	6.70	7.80	6.10	21.13	16.14	61.18	memenuhi standar air irrigasi
5.	Waduk Sutami hulu	4.60	10.00	1.15	820.00	2.47	47990.00	tidak memenuhi standar air irrigasi
6.	Waduk Sutami tengah	2.50	10.30	< 1.6	690.00	4.38	31.15	tidak memenuhi standar air irrigasi
7.	Waduk Sutami hilir	1.60	9.80	< 1.6	660.00	3.60	13760.00	tidak memenuhi standar air irrigasi
8.	Jembatan Kalipare	3.20	4.00	1.05	11.05	2.31	42.55	memenuhi standar air irrigasi
9.	Jembatan Kesamben	4.00	5.50	0.65	430.00	1.66	13760.00	tidak memenuhi standar air irrigasi
10.	Waduk Wlingi D/S	4.20	5.00	< 1.6	11.25	2.16	33.97	memenuhi standar air irrigasi
11.	Waduk Lodoyo D/S	7.10	8.40	2.45	13.40	7.26	38.97	memenuhi standar air irrigasi
12.	Pakel Tambangan	5.20	7.30	1.90	350.00	5.77	31.96	tidak memenuhi standar air irrigasi
13.	Jembatan Ngujang	4.90	4.90	< 1.6	-1.60	3.30	3.30	memenuhi standar air irrigasi
14.	Bendung Mrican	5.20	60.00	3.25	15.38	9.93	55.15	memenuhi standar air irrigasi
15.	Jembatan Mengkikis	6.90	7.20	3.05	11.15	9.76	37.29	memenuhi standar air irrigasi
16.	Ngrombot Tambangan	6.10	6.70	1.96	6.20	5.72	20.59	memenuhi standar air irrigasi
17.	Jembatan Ploso	6.10	6.60	2.96	11.35	6.70	39.81	memenuhi standar air irrigasi
18.	Jembatan Padangan	6.70	6.70	3.45	3.45	13.65	13.65	memenuhi standar air irrigasi
19.	Bendung Lengkong Baru	6.10	6.60	3.11	7.59	10.17	24.87	memenuhi standar air irrigasi

No	Lokasi	April - Juni 2010						Keterangan
		DO (mg/L)		BOD (mg/L)		COD (mg/L)
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1.	Jembatan Bumiayu	5.60	9.50	4.90	19.65	15.45	58.28	memenuhi standar air irrigasi
2.	Kedung Pedaringan	6.20	9.70	6.50	20.25	20.33	78.45	memenuhi standar air irrigasi
3.	Waduk Sengguruh	5.40	9.60	3.70	27.00	12.91	80.19	tidak memenuhi standar air irrigasi
4.	Jembatan Sengguruh	6.60	8.90	1.80	21.13	4.46	61.18	memenuhi standar air irrigasi
5.	Waduk Sutami hulu	5.00	9.20	0.75	7.50	1.41	24.96	memenuhi standar air irrigasi
6.	Waduk Sutami tengah	3.10	9.60	1.35	9.20	2.34	31.15	memenuhi standar air irrigasi
7.	Waduk Sutami hilir	1.40	10.70	1.25	18.45	2.75	52.44	memenuhi standar air irrigasi
8.	Jembatan Kalipare	3.20	4.50	1.85	15.33	3.27	48.02	memenuhi standar air irrigasi
9.	Jembatan Kesamben	4.40	8.90	0.75	10.30	1.68	31.80	memenuhi standar air irrigasi
10.	Waduk Wlingi D/S	5.00	7.80	1.05	11.25	2.46	33.97	memenuhi standar air irrigasi
11.	Waduk Lodoyo D/S	5.70	7.60	2.05	13.40	4.49	38.97	memenuhi standar air irrigasi
12.	Pakel Tambangan	5.20	7.60	3.15	10.75	9.64	34.57	memenuhi standar air irrigasi
13.	Jembatan Ngujang	6.80	6.80	1.40	1.40	3.93	3.93	memenuhi standar air irrigasi
14.	Bendung Mrican	4.80	7.20	1.45	17.83	3.88	58.53	memenuhi standar air irrigasi
15.	Jembatan Mengkikis	6.60	7.20	2.95	11.15	8.96	37.29	memenuhi standar air irrigasi
16.	Ngrombot Tambangan	6.20	6.60	4.43	5.17	13.64	20.59	memenuhi standar air irrigasi
17.	Jembatan Ploso	6.00	6.50	4.91	11.35	21.00	39.81	memenuhi standar air irrigasi
18.	Jembatan Padangan	6.20	6.70	1.62	10.19	7.18	56.24	memenuhi standar air irrigasi
19.	Bendung Lengkong Baru	6.10	6.70	2.92	7.08	10.17	36.06	memenuhi standar air irrigasi

No	Lokasi	Juli - September 2010						Keterangan
		DO (mg/L)		BOD (mg/L)		COD (mg/L)
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1.	Jembatan Bumiayu	6.60	7.30	4.50	6.30	14.49	20.71	memenuhi standar air irrigasi
2.	Kedung Pedaringan	6.20	6.80	4.25	11.90	14.62	38.76	memenuhi standar air irrigasi
3.	Waduk Sengguruh	6.00	7.00	4.15	15.50	13.98	52.80	memenuhi standar air irrigasi
4.	Jembatan Sengguruh	4.00	6.50	3.55	15.38	12.73	46.52	memenuhi standar air irrigasi
5.	Waduk Sutami hulu	1.80	7.80	2.10	4.40	6.06	14.23	memenuhi standar air irrigasi
6.	Waduk Sutami tengah	2.00	7.60	1.70	8.10	4.48	25.33	memenuhi standar air irrigasi
7.	Waduk Sutami hilir	2.00	8.20	1.75	5.50	4.89	16.51	memenuhi standar air irrigasi
8.	Jembatan Kalipare	2.20	7.40	2.45	5.45	6.07	15.35	memenuhi standar air irrigasi
9.	Jembatan Kesamben	6.90	7.90	3.35	4.05	9.28	12.55	memenuhi standar air irrigasi
10.	Waduk Wlingi D/S	5.10	8.10	1.25	4.50	2.99	12.45	memenuhi standar air irrigasi
11.	Waduk Lodoyo D/S	5.50	6.90	1.65	4.70	4.10	15.63	memenuhi standar air irrigasi
12.	Pakel Tambangan	7.30	8.10	3.60	4.30	9.40	12.67	memenuhi standar air irrigasi
13.	Jembatan Ngujang	7.10	7.10	2.10	2.10	6.96	6.96	memenuhi standar air irrigasi
14.	Bendung Mrican	6.20	7.80	3.95	4.90	11.17	14.33	Memenuhi standar air irigasi
15.	Jembatan Mengkikis	4.40	7.30	2.30	7.25	6.02	22.22	memenuhi standar air irrigasi
16.	Ngrombot Tambangan	5.75	6.50	3.15	4.25	8.62	15.47	memenuhi standar air irrigasi
17.	Jembatan Ploso	4.82	6.30	2.35	3.86	8.26	11.40	memenuhi standar air irrigasi
18.	Jembatan Padangan	5.91	6.80	2.27	2.60	8.16	11.53	memenuhi standar air irrigasi
19.	Bendung Lengkong Baru	6.30	6.60	2.70	3.77	8.13	12.24	memenuhi standar air irrigasi

No	Lokasi	Oktober – Desember 2010						Keterangan
		DO (mg/L)		BOD (mg/L)		COD (mg/L)
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1.	Jembatan Bumiayu	4.40	6.80	1.55	4.55	3.42	13.57	memenuhi standar air irrigasi
2.	Kedung Pedaringan	3.70	7.00	2.80	21.60	8.81	60.21	memenuhi standar air irrigasi
3.	Waduk Sengguruh	4.90	7.40	3.05	14.35	9.07	40.52	memenuhi standar air irrigasi
4.	Jembatan Sengguruh	4.80	6.20	4.10	22.85	12.87	64.84	memenuhi standar air irrigasi
5.	Waduk Sutami hulu	3.20	8.10	2.35	7.10	6.64	23.51	memenuhi standar air irrigasi
6.	Waduk Sutami tengah	2.20	8.00	1.35	6.05	2.05	17.94	memenuhi standar air irrigasi
7.	Waduk Sutami hilir	2.50	8.00	1.55	6.70	3.98	19.88	memenuhi standar air irrigasi
8.	Jembatan Kalipare	2.20	3.70	3.15	4.50	9.62	12.88	memenuhi standar air irrigasi
9.	Jembatan Kesamben	3.80	6.80	4.10	6.75	11.46	17.56	memenuhi standar air irrigasi
10.	Waduk Wlingi D/S	4.60	8.40	2.90	4.30	8.15	12.21	memenuhi standar air irrigasi
11.	Waduk Lodoyo D/S	6.20	8.10	3.95	6.35	10.27	17.65	memenuhi standar air irrigasi
12.	Pakel Tambangan	5.90	7.70	2.05	5.60	5.60	15.54	memenuhi standar air irrigasi
13.	Jembatan Ngujang	4.20	4.20	4.60	4.60	13.60	13.60	memenuhi standar air irrigasi
14.	Bendung Mrican	6.70	8.40	2.85	7.10	8.37	19.06	memenuhi standar air irrigasi
15.	Jembatan Mengkikis	4.20	7.30	3.60	5.20	11.16	16.84	memenuhi standar air irrigasi
16.	Ngrombot Tambangan	5.86	6.61	1.98	21.16	7.76	180.96	memenuhi standar air irrigasi
17.	Jembatan Ploso	6.28	6.39	1.04	8.29	6.15	40.07	memenuhi standar air irrigasi
18.	Jembatan Padangan	3.60	6.14	5.78	9.73	29.98	74.02	memenuhi standar air irrigasi
19.	Bendung Lengkong Baru	5.57	6.52	2.h21	8.71	6.63	41.48	memenuhi standar air irrigasi

Penjelasan

Melalui kajian literatur, beri rekomendasi bagaimana cara agar wilayah pengairan yang tidak memenuhi standar kualitas air irigasi menjadi air irigasi yang memenuhi standar kualitas air irigasi bagi usaha pertanian.

Jawaban:

Salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas air adalah sistem filter, baik itu sistem filter mekanik maupum biologi. Sistem filter mekanik merupkan sistem yang berfungsi mengurangi partikel-partikel yang ada di dalam air. Hingga ukuran partikel tertentu filter bisa menguranginya dari kolom air. Sehingga air terbebas dari partikel yang berpelunga menimbulkan polusi lanjutan. Sedangkan sistem filter biologi merupakan filter yang memanfaatkan aktivitas biologi baik itu yang ukuran kecil maupun besar untuk mengurangi polusi di perairan (Nana, dkk, 2008)

Beberapa strategi untuk memperbaiki kualitas air irigasi menurut Universitas Brawijaya (2010), dapat ditempuh melalui kegiatan pencegahan di lahan agar residu pupuk dan pestisida tidak segera masuk ke air permukaan, perbaikan kualitas air sungai yang sudah tercemar dengan berbagai teknik, salah satunya fitoremediasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum, khususnya petani mengenai dampak residu pupuk dan pestisida yang tidak hanya akan menimpa tanah, tapi juga tanaman, ternak bahkan manusia. Terkait fitoremediasi, tanaman kangkung dan akar wangi. Kedua tanaman ini, sesuai dengan penelitian Program Studi Ilmu Tanah (Agroekoteknologi) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya , mampu memperbaiki kualitas air irigasi yang ditandai dengan BOD, COD, serta beberapa unsur hara lain yang menurun sehingga kualitas air menjadi lebih baik.

Sedangkan menurut Upi, (2010) terdapat beberpa alternatif untuk memperbaiki kulitas air irigasi yaitu:

1. Lumpur aktif (Activated Sludge)

Lumpur adalah materi yang tidak larut yang selalu nampak kehadirannya di dalam setiap tahap pengolahan, tersusun oleh serat-serat organik yang kaya akan selulosa dan di dalamnya terhimpun kehidupan mikroorganisme.

2. Saringan trickling (Trickling Filter)

Merupakan suatu bejana yang tersusun oleh lapisan materi kasar, keras dan kedap air. Kegunaannya untuk mengolah air buangan dengan mekanisme aliran air yang jatuh dan mengalir perlahan-lahan melalui lapisan batu untuk kemudian disaring.
Saringan trickling memiliki 3 sistem utama yaitu:

a. Distributor

b. Pengolahan

c. Pengumpul

3. Kolam oksidasi/stabilisasi (Oxidation Ponds)

Kolam ini tidak memerlukan biaya yang mahal. Terdapat beberapa kolam yang utama digunakan yaitu kolam fakultatif, kolam maturasi, dan kolam anaerob.
kelebihan kolam ini :

(a) Beban BOD pada kadar rendah dapat menghasilkan kualitas efluen sehingga 97 %.

(b) Alga yang hidup dalam kolam mempunyai potensi sebagai sumber protein yang tinggi dan dapat digunakan untuk perikanan. Ikan dapat dibiakkan dalam kolam maturasi.

(d) Pengoperasiannya mudah, kebutuhan pengoperasiannya minimum.

Kekurangan kolam pengoksidaan seperti berikut:

(a) Kolam pengoksidaan ini untuk mengalirkan efluen dengan kepekatan suspended solis (SS) dan BOD yang tinggi.

(b) Pengeluaran bau yang busuk mengganggu penduduk yang tinggal di sekitar kolam ini. Hal ini terjadi jika tidak ada cahaya matahari (ketika hujan dan waktu malam).

(c) Untuk membuat kolam pengoksidaan diperlukan kawasan yang luas jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang lain. Sehingga tidak sesuai jika dibuat di kawasan yang tanahnya mahal.

4. Parit oksidasi (Oxidation Ditch)

Dibandingkan dengan proses lumpur aktif konvensional, axidation ditch mempunyai beberapa kelebihan, yaitu efisiensi penurunan BOD dapat mencapai 85%-90% (dibandingkan 80%-85%) dan lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Selain efisiensi yang lebih tinggi (90%-95%).

5. Perabukan cairan

Merupakan suatu proses penanganan limbah organik yang pekat secara aerobik dimana energi yang berasal dari oksidasi limbah dilakukan oleh mikroorganisme dihasilkan pada suhu operasi yang dinaikkan. Naiknya suhu akan menyebabkan : kekentalan padatan total tertinggi menurun (di bawah kondisi aerob), meningkatkan laju reaksi oleh mikroorganisme dan membantu menghasilkan stabilitas bahan organik yang cepat dan detuksi patogen. Keberhasilan proses perabukan cairan ditentukan oleh aerob yang dapat memindahkan oksigen yang cukup untuk memnuhi kebutuhan oksigen dari campuran cairan yang pekat.

6. Kontraktor biologik berputar (rotating biological contractor)

Analog dengan rotating trickling filter/penyaring menetes berputar. Digunakan antara lain untuk menangani limbah kota, air limbah yang berasal dari industri pengemasan daging, susu dan keju, minuman keras dan anggur, produksi babi dan unggas, pengolahan sayuran dan indutri perekat dan kertas.

7. Bioremediasi
Bioremediasi merupakan suatu teknologi inovatif pengolahan limbah, yang dapat menjadi teknologi alternatif dalam menangani pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Bioremediasi ini teknik penanganan limbah atau pemulihan lingkungan, dengan biaya operasi yang relatif murah, serta ramah dan aman bagi lingkungan. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Ada dua jenis bioremediasi, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. Sementara bioremediasi ex-situ atau pembersihan off-side dilakukan dengan cara tanah yang tercemar digali dan dipindahkan ke dalam penampungan yang lebih terkontrol, kemudian diberi perlakuan khusus dengan menggunakan mikroba. Bioremediasi ex-situ dapat berlangsung lebih cepat, mampu me-remediasi jenis kontaminan dan jenis tanah yang lebih beragam, dan lebih mudah dikontrol dibanding dengan bioremediasi in-situ.

Guruh Zulfahmi